Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CEKO
MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ceko (selanjutnya disebut
sebagai "Para Pihak");
Mengingat persahabatan dan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara kedua negara
dan rakyatnya;
Bennaksud untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal
oleh para penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya didasaikan atas
kedaulatan yang sama dan sating menguntungkan;
Mengakui bahwa Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan atas Penanaman Modal
tersebut akan mendorong untuk merangwig kegiatan investasi di kedua Negara;
Telah menyetujui sebagai berikut :
PASALI
DEFINISI
Untuk tujuan Persetujuan ini :
1.
Istilah "penanaman modal" hams diartikan sebagai segala bentuk aset yang
ditanam dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi oleh para penanam modal dari
satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan peraturan hukum dan
perundang-undangan pihak terakhir, mencakup tetapi tidak terbatas pada:
/al
benda bergerak dan tidak bergerak termasuk hak-hak lain seperti hipotek,
hak istimewa, jaminan dan hak-hak serupa lainnya;
lb/
bak-hak yang diperoleh dari saham, surat obligasi dan setiap bentuk
lainnya dari basil bunga dalam perusahaan atau usaha patungan di wilayah
Pihaklain·,
/c/
tagihan atas uang atau tagihan atas setiap pelaksanaan yang mempunyai
nilai ekonomi dan keuangan yang terdapat dalam dalam penanaman
modal.
/di
hak atas kekayaan intele~ proses teknik, muhibah, dan keahlian;
le/
konsesi usaha yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan
kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk konsesi untuk
mencari, menambang, mengelola atau mengeksploitasi sumber daya alam.
Setiap perubahan bentuk asset yang ditanamkan tidak akan mempengaruhi
karaktemya sebagai penanaman modal.
2.
Istilah "penanam modal" bagi masing-masing Pihak, terdiri dari:
(i)
(ii)
seseorang yang mempunyai kewarganegaraan dari satu Pihak sesuai
dengan hukmnnya dan menanamkan modal di wilayah Pihak lain.
badan hukum yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku dari satu Pihak
yang bertempat tinggal pihak tersebut dan menanamkan modal di wilayah
Pihaklain.
3.
Isti1ah "tanpa penundaan" dianggap telah dipenuhi jika suatu transfer dilakukan
dalam jangka waktu yang lazim dipersyaratkan dalam praktek keuangan
intemasional.
4.
Istilah "wilayah" hams diartikan sebagai:
/al
Dalam hubungan dengan Republik Indonesia:
Wilayah Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam perundanglllldangannya.
lb/
Dalam hubungan dengan Republik Ceko:
2
Wilayah dimana Republik Ceko melaksanakan kedaulatan dan yurisdiksi
sesuai dengan hukum intemasional.
PASALII
PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
ATAS PENANAMAN MODAL
1.
Masing-masing Pihak diwilayahnya hams mendorong dan menciptakan iklim
yang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain lIDtuk menanam modal
di wilayahnya, serta mengizinkan penanaman modal tersebut sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku.
2.
Penanaman modal oleh penanam modal dari masing-masing Pihak setiap waktu
harus diperlakukan secara wajar dan seimbang serta harus mendapat perlindlIDgan
dan keamanan yang memadai di wilayah Pihak lain.
PASALID
KETENTUAN PERLAKUAN NEGARA SAHABAT
1.
Masing-masing Pihak di wilayahnya harus menjamin perlakuan yang wajar dan
seimbang bagi penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal Pihak lain
dan harus tidak lebih menguntungkan dari pada yang diberikan kepada
penanaman modal dan pendapatan dari penanaman modal pihak ketiga.
2.
Masing-masing Pihak diwilayahnya menjamin penanam modal dari Pihak lain
yang berlraitan dengan manajem~ pemeliharaan , penggunaan, pemilikan atau
pengaturan penanaman modaL perlakuan yang wajar dan seimbang dan tidak
lebih menguntungkan dari yang diberikan kepada penanam modal pihak ketiga.
3.
Jilca salah satu Pihak memberilcan perlakuan khusus kepada para penanam modal
negara Ketiga berdasarkan persetujuan mengenai pembentukan kesatuan pabean,
kesatuan ekonomi, kesatuan moneter atau lembaga serupa lainnya., atau
berdasarkan persetujuan yang mengarah pada kesatuan atau lembaga dan dan
3
persetujuan intemasional atau pengaturan yang berkaitan dengan perpajakan,
pihak tersebut tidak wajib memberikan perlakuan khusus tersebut kepada
penanam modal dari Pihak lain.
4.
Jika Pemerintah Republik fudonesia pada masa mendatang setelah berlakunya
Persetujuan ini menjamin penanaman modal dan pendapatan dari penanam modal
negara ketiga atau yang berkaitan dengan manajemen, pemeliharaan, penggunaan,
pemilikan atau pengaturan penanaman modal, perlakuan yang diberikan kepada
penanam modalnya atau kepada penanaman modal dan pendapatannya,
Pemerintah Republik fudonesia akan memberitahukan Pemerintah Republik Ceko
mengenai hal tersebut dan perlakuan yang sama akan diberikan atas dasar timbal
balik.
PASALIV
PENGAMBIL-ALDIAN
1.
Masing-masing Pihak harus tidak melakukan tindakan apapun dari pengambilalihan, nasionalisas~ atau segala bentuk pencabutan hak milik lainnya, yang
berakibat sama dengan nasionalisasi atau pengambil-alihan terhadap penanaman
modal dari penanam modal Pihak lainnya kecuali berdasarkan syarat-syarat di
bawahini:
(a)
tindakan dilakukan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan proses
hukum·
'
(b)
tindakan tidak berdasarkan diskriminasi;
(c)
tindakan yang disertai dengan ketentuan untuk pembayaran ganti rugi
yang cepat, memadai dan efektif. Besamya ganti rugi harus sesuai dengan
harga pasar yang pantas tanpa penundaan sebelum tindakan pencabutan
hak milik di~umkan. Harga pasar tersebut hams ditentukan sesuai
praktek-praktek dan metode-metode yang diakui secara internasional, atau
bilamana harga pasar tersebut tidak dapat ditetapkan, ganti rugi tersebut
harus merupakan jumlah yang wajar sebagaimana disetujui bersama antara
4
para Pihak, dan jmnlah tersebut hams dapat ditransfer secara bebas dalam
mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas.
2.
Legalitas setiap pengambi-alihan dan prosedmnya, jmnlah dan metode
pembayaran ganti rugi hams tergantung pada proses hukum atau lembaga
peradilan sesuai dengan hukum dan peratumn yang berlaku dari Pihak yang
melakukan expropriasi, dan berdasarlran prinsip yang dicantumkan dalam Pasal
tnl.
3.
Ketentuan pada ayat I Pasa.l ini hams berlaku dimana satu Pihak mengambil alih
aset perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap bagian
wilayahnya dan dimana penanam modal dari Pihak lain memiliki saham.
PASALV
GANTI RUGI ATAS KERUGIAN
I.
Penanam modal dari satu Pihak, yang penanaman modalnya di wilayah Pihak lain
mengalami kerugi.an karena perang atau konflik bersenjata, negara dalam
keadaan darurat, revolusi pemberontakan, kerusuhan atau kejadian yang yang
sama lainnya di wilayah Pihak lainnya, hams diberikan perlakuan oleh Pihak
tersebut terakhir berkenaan dengan resti~ indemnifikas~ ganti rugi atau
penyelesaian lainnya yang tidak boleh kurang menguntungkan daripada yang
diberikan oleh Pihak tersebut terakhir kepada penanam modal sendiri maupun
penanam modal dari negara Ketiga.
2.
Tanpa mengecualikan ayat 1 Pasal ini, penanam modal dari satu Pihak yang
mengalami kerugian di wilayah pihak lain akibat penghapusan milik karena
tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dari pihak terakhir, hams
mempunyai hak untuk mengajukan kasus tersebut ke pengadilan untuk
mendapatkan ganti rugi yang adil, cukup dan memadai.
5
Pasal VI
TRANSFER
1.
Masing-masing Pihak hams menjamin transfer atas pembayaran yang berkaitan
dengan penanamam modal. Transfer tersebut dilakukan dalam mata uang yang
dapat dipertukarkan secara bebas, tanpa pembatasan atau penundaan . Transfer
tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada:
/a/
lb/
laba, bunga, dividen dan penghasilan lainnya;
dana-dana yang dibutuhkan
untuk akuisisi bahan baku atau bahan pembantu, barang
setengahjadi ataupun barangjadi, atau
(ii)
untuk mengganti aset modal guna melindungi
kesinambungan penanaman modal;
(i)
2.
/cl
dana tambahan yang dibutuhkan untuk pengembangan penanaman modal;
Id!
dana pembayaran pinjaman;
le/
royalti atau biaya;
/fl
pendapatan perorangan yang berkaitan dengan penanaman modal;
lg!
hasil penjualan atau likuidasi dari penanaman modal;
/hf
ganti rugi atas kerugian;
Iii
ganti rugi atas pengambil-alihan.
Untuk tujuan Persetujuan ini, tingkat Ililai tukar haruslah pada tingkat pasar yang
berlaku efektif bagi transaksi yang dilakukan pada tanggal transfer, kecuali jika
terdapat tanggal lain yang disetujui kedua belah pihak.
6
PASALVII
SUBROGASI
1.
2.
Jika salah satu Pihak atau peiwakilan yang ditugaskan olehnya membuat
pembayaran kepada penanam modal sesuai dengan kebijakan asuransi yang
meliputi risiko non komersial yang disetujui dalam kaitan dengan penanam modal
di wilayah pihak lain, pihak terakhir harus mengakui
Jal
penugasan, sesuai hukum atau transaksi hukum, atas hak atau tuntutan
oleh penanam modal tersebut terhadap pihak sebelumnya atau
perwakilannya yang ditunjuk.
lb!
pihak pertama atau perwakilan yang ditunjuk herbal<, karena subrogasi,
lllltuk melaksanakan haknya dan mengajukan tuntutan pada penanam
modal.
Tlllltutan atau hak subrogasi hams tidak melebihi hak atau tuntutan yang dimiliki
oleh penanam modal tersebut.
PASALVlll
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ANTARA
PENANAM MODAL DAN PmAK
I.
Setiap Perselisihan antara Pihak dan penanam modal Pihak lainnya, mengenai
penanaman modal pihak yang diseb~ terakhir di wilayah yang disebut
sebelwnnya, harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bu1an sejak
tanggal pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak yang meminta penyelesaian
secara damai, perselisihan tersebut atas permintaan penanam modal yang
bersangkutan harus disampaikan kepada :
Jal
peradilan yang terdapat pada Pihak yang bersangkutan;
7
lb/
Pusat Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal lntemasional
(International Centre for Settlement Disputes/ICSID) dengan merujuk
pada ketentuan yang berlaku dari Konvensi Penyelesaian Perselisihan
Penanaman Modal antara Negara dengan Penanam Modal (Convention on
the Settlement of Invesment Disputes between States and National of
Others States) yang ditandatangani di Washington, D.C., pada tanggal 18
Maret 1965; atau
/c/
peradilan arbitrasi atau peradilan internasional sementara yang dibentuk
sesuai dengan Peraturan Arbitrasi dari Komisi Hukum Perdagangan
Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Comission on
International Trade Law/UNCITRAL). Keputusan arbitrasi hams
merupakan keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak yang
berselisih.
PASALIX
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN ANTAR PmAK MENGENAI
PENAFSIRAN DAN PENERAPAN PERSETUJUAN
1.
Perselisihan antara para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan
ini, jika m\lllgkin, harus diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.
2.
Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan, atas
pemrintaan salah satu Pihak, dapat diajukan kepada Peradilan Arbitrasi sesuai
dengan ketentuan dalam Pasal ini.
3.
Peradilan Arbitrasi tersebut hams dibelltuk untuk setiap kasus dengan cara
berikut. Dalam masa 3 bulan setelah pemrintaan diadakannya arbitrasi, masingmasing Pihak harus men\llljuk satu anggota Peradilan. Kedua anggota tersebut
kemudian hams memilih seorang warga negara dari negara ketiga yang disetujui
oleh kedua belah Pihak \llltuk ditunjuk sebagai Ketua Peradilan (selanjutnya
disebut sebagai "Ketua"). Ketua tersebut hams ditunjuk dalam masa 2 bulan
setelah tangpl pentmjukan kedua anggota.
8
4.
Jika dalam waktu yang ditentukan pada ayat 3 Pasal ini, penunjukan yang
diperlukan behnn juga dilakukan, permintaan untuk melakukan penunjukan dapat
diajukan kepada Ketua Mahkamah Intemasional. Apabila Ketua itu merupakan
warga negara salah satu Pihak atau yang bersangkutan berhalangan untuk
melaksanakan tugas tersebut., Wakil Ketua hams diminta untuk melakukan
pengangkatan dimaksud. Apabila Wakil Ketua tersebut adalah warga negara salah
satu Pihak atau yang bersangkutan juga berhalangan untuk melaksanakan tugas
tersebut, ang,gota Mahkamah Intemasional senior berikutnya yang bukan warga
negara salah satu Pihak hams diminta untuk melakukan penunjukan yang
diperlukan.
5.
Peradilan arbitrasi tersebut hams mengambil keputusan berdasarkan suara
terbanyak. Keputusan itu hams mengikat kedua belah Pihak. Masing-masing
Pihak hams menanggung biaya bagi ang,gota arbitrasinya sendiri dan
peiwakilannya dalam proses arbitrasi; biaya Ketua serta biaya-biaya lainnya
harus ditanggung bersama oleh para Pihak. Namun demikian, Peradilan arbitrasi
dapat memutuskan untuk membebankan biaya yang lebih tinggi bagi salah satu
Pihak Peradilan arbitrasi hams menentukan prosedurnya sendiri.
PASALX
PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN
Persetujuan ini berlaku terbadap penanaman modal oleh para penanam modal dari
Republik Ceko di wilayah Republik Indonesia yang telah mendapat izin sebelumnya
sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1967 mengenai
Penanaman Modal Asing dan setiap undang-undang yang mengubah atau
menggantikannya, dan terhadap penanaman modal yang akan datang yang dilakukan
penanam modal dari Republik Indonesia di wilayah Republik Ceko dan juga penanaman
modal Indonesia yang ada di wilayah Republik Ceko sesuai dengan peraturan yang
berlaku bagi penanaman modal yang masih berlaku saat Persetujuan ini mulai berlaku.
9
PASALXI
PENERAPAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Apabila ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau kewajiban berdasarkan hukmn
intemasional yang berlaku sekarang atau dibuat di masa depan antar Pihak sebagai
tambahan terhadap Persetujuan ini yang memuat perattmm, baik umum maupun khusus,
yang memberi hak penanaman modal oleh penanam modal dari Pihak lainnya perlakuan
yang lebih menguntungkan daripada Persetujuan ini, maka peraturan yang lebih
menguntungkan yang berlaku.
PASALXIl
KONSULTASI DAN PERUBABAN
1.
Masing-masing pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap
masalah yang menyangkut Persetujuan ini. Pihak lain hams mempertimbangkan
usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan untuk berlmnsultasi.
2.
Persetujuan ini dapat diubah setiap waktu, jika dianggap perlu, dengan
kesepakatan bersama
PASALXIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU
DAN PENGAKllIRAN
1.
Persetujuan ini hams berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu
Pihak yang telah memenuhi prosedur internal ratifikasi.
2.
Persetujuan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun dan tetap berlaku untuk 1O
tahun berikutnya dan demikian setemsnya kecuali jika salah satu Pihak secara
tertulis menyampaikan maksudnya untuk m~ Persetujan ini satu tahun
sebelum masa berlakunya berakhir.
10
3.
Dalmn hal penanaman modal yang dilakukan sebelum pengakhiran Persetujuan
ini efektif, ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 - 12 dari Persetujuan ini akan terns
berlaku untuk jangka waktu 10 tahun berikutnya sejak tanggal berakbimya
Persetujuan ini.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ~ yang di beri kuasa penub oleh
Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.
1..
DIBUAT dalam rangkap dua di .f::-~.M..... pada tang£,a1 .1 ~~f.~~.~r. .. 1998 dalam
Bahasa lndonesi~ Ceko dan lnggris. Semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang
sama. Jika terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris
hams berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK CEKO
UNTUK PEMERINTAB
REPUBLIK INDONESIA
Signed
Signed
11
Dohoda
mezi
v
vladou lndoneske republiky a vladou Ceske republiky
o podpofe a ochrane investic
Wda Indoneske republiky a vtada Ceske republiky (ctale jen ,,srnluvni strany''),
majice na pameti pfatelske vztahy a hospodafskou spolupraci existujici mezi temito dvema zememi a
jejich lidem;
hodlajice vytvont a uddovat piiznive podminky pro investice investorii jedne smluvni strany na
uzemi druhe smluvni strany na zaklade svrchovane rovnosti a vzajemneho prospechu;
uznavajice, ze Dohoda o podpofe a ochrane investic pfispeje k podniceni investicnich aktivit v obou
zemich;
se dohodly na nasledujicim:
- 1. -
Clanek 1
Definice
Pro ucely teto dohody:
1. Pojem ,,investice" z.ahmuje kaZdou majetkovou hodnotu investovanou v souvislosti s
hospoctaiskfrni aktivitarni investory jedne smluvni strany na uzemi druhe smluvni strany v souladu s
pravnim radem druhe smluvni strany a zahmuje zejmtSna, nikoli v8ak vflucne:
a) movizy a nemovicy majetek, jakoz i jakakoli jma majetkova prava, jako jsou hypoteky, zastavy,
z.iruky a podobrui prava;
b) prava plynouci z drzby akcii, obligaci a z jakekoli jine formy ucasti ve spolecnostech nebo
spolecnych podnicich na uzemi druhe smluvni strany;
c) peneZni pohledavky nebo naroky na jakekoli plneni majici ekonornickou a financni hodnotu a
souvisejicf s investicf;
d) prava z oblasti du8evniho vlastnictvf, technicke postupy, goodwill a know-how;
e) podnikatelske koncese vypJYvajici ze .zakona nebo ze smluvniho ujednani vztahujicf se k investici
vcetne koncesi k prllzkumu, tezbe, kultivaci nebo vyuZitf piirodnich zdrojii.
Jakakoli zmena formy, ve ktere jsou hodnoty investovany, nema vliv na jtjich charakter jako
investice.
2. Pojem ,,investor" zahmuje s ohledem na obe smluvni strany
a) fyzickou osobu majici statni obcanstvi jedne ze smluvnich stran v souladu s jejfrni zakony a
investujici na uzemi druhe smluvni strany;
- 3 -
b) pcivnickou osobu znzenou nebo zaregistrovanou v souladu se zakony jedne ze smluvnich stran
majici sidlo na uzemi teto smluvni strany a investujici na uzerni druhe smluvni strany.
3. Podminka ,,bez prodleni" je povafovana za splnenou, je-li pfevod proveden v takove lhute, ktere
je heme tfeba k provedeni pfevodu podle mezinarodni financni praxe.
4. Pojem ,;uzemi" znamena:
a) Ve vztahu k Indoneske republice uzerni Indoneske republiky, jak je definovano v jejich zakonech.
b) Ve vztahu k Ceske republice uzemi, nad ktecym Ceska republika vykonava svrchovana prava a
jwisdikci v souladu s mezinarodnim pravem.
Clanek2
Pod pora a ochrana investic
1. Kawa smluvni strana bude podporovat a vytvafet pnznive podminky pro investory druhe smluvni
strany, aby investovali na jejim uzemi, a bude takove investice piipou8tet v souladu se stj'm pravnim
radem.
2. Investicim investonl kterekoli ze smluvnich stran bude za kazciych okolnosti poskytovano radne a
spravedlive zachcizeni a budou poZ:ivat naleZite ochrany a bezpecnosti na 6.zemi druhe smluvni
strany.
-4-
Clanek3
Ustanoveni o dolozce nejvyssich vyhod
1. Kazda srnluvni strana poskytne na svem uzemi investicim a vY"nosiim investoru druhe srnluvni
strany zachazeni, ktere je radne a spravedlive a neni mene pfiznive nez jake poskytuje investicim a
vY"nosiim investoru jakehokoli tfetiho statu.
2. Kazda smluvni strana poskytne na svem uzemi investon'im druhe smluvni strany, pokud jde o
fizeni, udrfovaru, uZivaru, vyuZiti nebo nakladini s jejich investici, zachazeni, ktere je radne a
spravedlive a ne mene pfiznive, nez jake poskytuje investorum jakehokoli tfetiho statu.
3. JestliZe smluvni strana poskytla zvtastni vY'hody investon'im jakehokoli tfetiho statu na ziliade
dohod vytvarejicich celni unie, hospodiiske unie, menove unie nebo podobne instituce nebo na
ziliade prozatimnich dohod vedoucich k takovY'm uniim nebo institucim a jakYchkoli
mezinarodnich dohod nebo ujednaru
tfkajicich
se zdaneni, neni tato smluvni strana zava.zana
poskytnout takove vY'hody investorum druhe smluvni strany.
4. JestliZe vtada Indoneske republiky v budoucnu po vstupu teto dohody v platnost poskytne
investicim a vY"nosiim investoru jakehokoli tfetiho statu, nebo investon'im jakehokoli tfetiho statu,
pokud jde o fizeni, udrfovaru, uZ.ivaru, vyuZiti nebo nakladini s jejich investici, zachazeni, ktere
poskytuje gvym vlastnim investorum nebo investicim a vY"nosiim gvych vlastnich investorU, oznami
tuto s.kutecnost vlade Ceske republiky a najemne bude poskytnuto stejne zachazeni.
Clanek4
Vyvlastneni
1. .Zadna srnluvni strana neucini jakekoli vyvlastiiovaci nebo znarodiiovaci opatfeni nebo jakekoli
jine opatfeni omezujici vlastnicka prava majici podobny ucinek jako znarodneni nebo vyvlastneru
wci investicim investoru druhe smluvni strany s vY'jimkou pfipadll, kdy jsou splneny nasledujici
podminky:
- 5-
a) opatfeni jsou ucinena k vefejnemu ucelu a zakoruzym postupem;
b) opatfeni nejsou diskriminacni;
c) opatfeni jsou provazena opatfenimi k zaplaceni okam.Zite, pfimefene a ucinne nahrady. Tak.ova
nahrada se bude rovnat spravedlive trZni hodnote bezprostfedne predtim, nez se opa1feni omezujici
vlastnicki prava stalo vefejne znamym. Takova trZni hodnota bude stanovena v souladu
s mennarodne uznavanou praxi a rnetodami nebo, kdyz takova trZni hodnota nemuZe bjt stanovena,
bude odpovidat pfimerene castce, na ktere se smluvni strany w.3jemne dohodnou, a tato castka bude
ze smluvni strany provadejici vyvlastneni volne prevoditelnci ve volne smerutelne mene.
2. Zakonnost jakehokoli vyvlastneru a jeho postupu, vY8e a zpilsob platby nahrady bude podlehat
pfezkoumaru provedenemu .zakonnyrn postupem soudnirn organern v souladu s platnymi prcivnimi
pfedpisy vyvlastiiujici smluvni strany a s principy stanovenymi v tom.to clanku.
3. Ustanoveni odstavce 1 tohoto clanku se rovnez pouZije v pnpade, fe smluvni strana vyvlas1ni
majetek spoleenosti zaregistrovane nebo zilzene podle platnych .zakonu v kterekoli casti jejiho
uzemi, v niz investoii druhe smluvni strany vlastni podily.
Clanek 5
Nahrada skod
1. Investoriirn jedne smluvni strany, jejichZ investice na ilzemi druhe smluvni strany utrpi skody
ncisledkern valky, ozbrojeneho konfliktu, vrjimecneho stavu, nepokojii, povstani, vzpoucy nebo
jmych podobnych udcilosti, poskytne druhci smluvni strana, pokud jde o nahradu, odSkodneni,
vyrovnaru nebo jine vyporadani, zachcizeni ne mene pfiznive nez jake poskytne tato smluvni strana
svrm vlastnim investorurn nebo investorum jakehokoli tfetiho statu.
. 6.
2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto ctanku, investofi jedne smluvni strany, ktefi pfi jakYchkoli
udalostech uvedenych v pfedchozim odstavci utrpi skody na uzemi druhe srnluvni strany v diisledku
z.abaveni nebo zniceni jejich majetku, ktere bylo zpiisobeno akcemi ze strany organu druhe smluvni
strany, maji pravo pfedloZit pfipad soudu za ucelem dosazeni restituce nebo spravedlive a pfimefene
nahrady za skody.
Clanek6
Prevody
1. Smluvni strany zaruci, aby platby spojene s investicemi mohly bYt pfevadeny. Pfevody budou
provedeny ve volne smerutelne mene bez omezeni nebo prodleni. Takove pfevody zahmuji
zejmena, nikoli \/Sak vrlucne:
a) zisk, 6roky, dividendy a jine heme pfijmy;
b) castky potfebne
(i) na nakup surovin nebo pomocnych materialu, polotovaru nebo hotovrch vrrobkU, nebo
(ii) na doplneni kapitalovfch vkladu za ucelem zajiSteni
c) dodatecne castky potfebne pro rozvijeni investice;
d) castky na splaceni pujcek;
e) licencni nebo jine poplatky;
f) vrdelky fyzickYch osob;
g) vfnosy z prodeje nebo likvidace investice;
h) ncihradu za skody;
i) ncihradu za vyviastneni.
trvaru investice;
-7-
2. Pro ucely teto dohody bude jako pfep<>Citaci kurz pouZit pfeva:Z:ujici trZnf kurz pouZitelny pro
heme transakce k datu pfevodu, pokud neni rnezi stranarni dohodnuto jine datum.
Clanek 7
Postoupeni pr.iv
1. Jestliie jedna ze smluvnich stran nebo agentura zmocnena srnluvni stranou provede platbu
investorovi na z.aklade pojistne srnlouvy proti neobchodnim rizikUrn, kterou uzavfela ve vztahu
k jakekoli investici na uzemi druhe srnluvni strany, uma druha srnluvni strana:
a) postoupeni kazdeho prava nebo naroku investorern srnluvni strane nebo agentufe zmocnene
srnluvni stranou, at' k postoupeni doslo ze zikona nebo na ziklade pravniho ujectnani; a
b) Ze prvni smluvni strana nebo agentura zmocnena srnluvni stranou je z titulu postoupeni prav
opravnena uplatiiovat prava a vznaset naroky takoveho investora.
2. Postoupena prava nebo naroky nepfekroci pi'Ivodni prava nebo naroky investora
Clanek8
Reseni sporu z investic mezi smluvni stranou a investorem
1. JakYkoli spor, kterr muze vzniknout rnezi srnluvni stranou a investorern druhe srnluvni strany v
souvislosti s jeho investici na uzerni teto prvni srnluvni strany, bude fesen srnime konzultacerni a
jectnanirni.
2. Jestlize takOvY spor nentUZe bjt vyTeSen do sesti rnesfcu od data pisernneho oznameni, kteryrn
kterakoli strana zadala 0 smime feseni, bude spor na zadost dotycneho investora pfedlozen bud':
-8-
a) pfisluSnemu soudu dotycne smluvni strany;
b) Mezinarodnirnu stfedisku pro feseni sporu z investic (ICSID) s pi'ihlednutim k pouZiteJnym
ustanovenim Umluvy o fe8eni sporu z investic mezi staty a obCany jinych stitU, otevfene k podpisu
ve Washingtonu D. C. 18. bfema 1965;
nebo
c) rozhodci nebo mezinarodnimu rozhodcimu soudu zfizenemu ad hoc, ustavenemu pod.le
rozhodcich pravidel Komise Organiz.ace spojenych narodU pro mezinarodni pravo obchodni
(UNCITRAL). Strany ve sporu se mohou pisemne dohodnout na zmenach techto pravidel.
Rozhodci n.31ez bude konecny a zavamy pro obe strany ve sporu.
Clanek 9
Reseni sporu mezi smluvnimi stranami ohledne vjkladu a pouziti Dohody
1. Spocy mezi smluvnimi stranami zykajici se tj'kladu nebo pouZiti teto dohody budou, pokud to
bude moZn.e, vyreseny konzultaci nebo jednarum.
2. Pokud spor nemuze byt takto vyresen do sesti mesicU, bude na zadost jedne ze smluvnich stran
pfedloZen rozhodCimu soudu v souladu s ustanovenimi tohoto clinku.
3. Rozhodci soud bude ustaven pro kazdY jednotJivY pfipad nasledujicim zpiisobem.
Karoa smluvni
strana jmenuje jednoho clena rozhodciho soudu do tfi mesicu od obdrzeni ildosti 0 rozhodci fizeni.
Tito dva clenove pak vyberou obCana tfetiho statu, ktecy bude se souhlasem obou smluvnich stran
jmenovan pfedsedou rozhodciho soudu (dale jen ,,pfedseda"). Pfedseda bude jmenovan do dvou
mesicu ode dne jmenovaru ostatnich dvou clenu.
-9 -
4. Pokud v nektere re
Ihm uvedenych v
odstavci 3 tohoto cl3nku nebyla provedena nezbytrui
jmenovam, muze b:ft polidan pfedseda Mezinarodniho soudniho dvora, aby provedljmenovam. Jeli pfedseda obeanem nektere smluvni strany nebo z jineho d-llvodu nemiiZe vykonat tento ukon, bude
0
jmenovaru polidan mistopfedseda. Je-li take mistopfedseda obcanem nektere smluvni strany nebo
nemuze vykonat tento Ukon, bude
0
provedeni jmenovam polidan sluzebne nejstarii clen
Mezinarodniho soudniho dvora, ktttj neni obcanem lidne smluvni strany.
5. Rozhodci soud pfijimi sva rozhodnuti vetiinou hlasu. Takove rozhodnuti je z.Avame. KaZda
smluvni strana uhradi naklady sveho rozhodce a sve ucasti v rozhodcim i'izeni; naklady pfedsedy a
ostatni -vYdaje budou hrazeny obema smluvnimi stranami rovnym dilem. RozhodCi soud v8ak mufe
ve svem rozhodnuti nai'idit, ze jedna ze dvou smluvnich stran ponese vetSi cast niliadu a tento ruilez
je :zavazny pro obe smluvni strany. Rozhodci soud urci vlastnijednaci pravidla.
Clanek 10
Pou.Zitelnost teto dohody
Tato dohoda se pouZije na investice uskutecnene investory Ceske republiky na uzemi Indoneske
republiky pfipu8tene v souladu se Zakonem
c.
1 z roku 1967 o zahranicnich investicich a
s jakYmkoli zakonem, kterj' ho dopliiuje nebo nahrazuje, a na budouci investice uskutecnene
investory Indoneske republiky na uzemi Ceske republiky a take na indoneske investice existujici na
uremi Ceske republiky v souladu se zakony vztahujicimi se k investicim, ktere jsou platne k datu
vstupu teto dohody v platnost.
- 10 -
Clanek 11
Pouiiti jinych ustanoveni
JestliZe ustanoveni :z.akona jedne ze smluvnich stran nebo z.3vazky pod.le mezinarodniho prava
existujici v soucasnosti nebo vznikle pozdeji mezi. smluvni.mi stranami mimo tuto dohodu obsahuji
obecnou nebo zvlastni upravu poskytujici investicim investoru druhe smluvni strany zachizeni
pfiznivejsi nez je poskytovano touto dohodou, takova uprava bude, v rozsahu, v jakem je
pnznivejsi, mit pfednost pfed touto dohodou.
Chinek 12
Konzultace a zmeny
1. Kazda ze smluvnich stran muze lidat
0
uskutecneni konzultaci ohledne jakekoli .zaieZi.tosti
zykajici se teto dohody. Druha smluvni strana zaujme k tomuto navrhu vsmcny postoj a poskytne
vhodnou pfileZi.tost pro takove konzultace.
2. Tato dohoda muze bYt zmenena, kdykoli je to povafovano za nezbytne, vzajemnym souhlasem.
Clanek 13
Vstup v platnost, trvani a ukonceni
1. Tato dohoda vstoupi v platnost dnem pozdejsi notifikace kterekoli smluvni strany o splneni gvych
vnitrostatnich ratifikacnich postupu.
2. Tato dohoda rustane v platnosti po dobu deseti let a potom jeji platnost bude pokraeovat po dalSi
desetilete obdobi a tak dale, dokud ji nektera ze smluvnich stran pisemne nevypovi jeden rok pied
jeho uplynutim.
- 11 -
3. Pro investice uskutecnene pied datem ukonceni platnosti teto dohody .zUstanou ustanoveni ctankU
1 aZ 12 teto dohody ucinna po dobu deseti let od data ukonCeni platnosti teto dohody.
Na dUkaz toho nifo podepsani, fadne zmocneni, podepsali tuto dohodu.
~..... cine ....!.:C:~~.......1998
Dano ve dvojim vyhotoveni v ...
v jazyce indoneskem,
eeskem a anglickem. Vsechny texty jsou stejne autenticke. v pilpade jakehokoli rozporu ve
je rozhodujici anglicke meru.
Za vladu
Za vladu
Indoneske republiky
...
Ceske republiky
Signed
Signed
vrkladu
Agreement
Between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Czech Republic
for the Promotion and Protection of Investments
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Czech Republic
(hereinafter referred to as the "Contracting Parties")
Bearing in mind the friendly relations and economic cooperation existing between the two countries
and their people;
Intending to create and maintain favourable conditions for
investments by investors of one
Contracting Party in the tenitory of the other Contracting Party on the basis of sovereign equality
and mutual benefit;
Recognizing that the Agreement for the Promotion and Protection of Investments will be conducive
to the stimulation of investment activities in both countries;
Have agreed as follows:
- 2 Article 1
Definitions
For the purposes of this Agreement:
1. The term "investment" shall comprise every kind of asset invested in connection with economic
activities by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party in
accordance with the laws and regulations of the latter and shall include, in particular, though not
exclusively:
a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages,
liens, pledges and similar rights;
b) rights derived from shares, bonds and any other form of interest in companies or joint ventures
in the territocy of the other Contracting Party;
c) claims to money or to any performance having an economic and financial value associated with
an investment;
d) intellectual property rights, technical processes, goodwill and know-how;
e) business concessions conferred by law or under contract related to investment including
concessions to search for, extract, cultivate or exploit natural resources.
Any alteration of the form in which assets are invested shall
not affect their character as
investment.
2. The term "investor" shall comprise with regard to either Contracting Party
a) natural person having the nationality of one of the Contracting Parties in accordance with its
laws and investing in the territory of the other Contracting Party;
b) legal person constituted or incorporated in accordance with the laws of one of the Contracting
Parties having the permanent seat in the territory of that Contracting Party and investing in the
territory of the other Contracting Party.
- 3 -
3. The term "without delay" shall be deemed to be fulfilled if a transfer is made within such period
as is normally required by international financial practices.
4. The term "territory" shall mean:
a) In respect of the Republic of Indonesia, the tenitory of the Republic of Indonesia as defined in its
laws.
b) In respect of the Czech Republic, the tenitory, over which the Czech Republic, in accordance
with international law exercises sovereign rights and jurisdiction.
Article 2
Promotion and Protection of Investments
l. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for investors of the
other Contracting Party to invest in its territory and shall admit such investments, in accordance
with its laws and regulations.
2. Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and
equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the tenitory of the other
Contracting Party.
Article 3
Most-Favoured-Nation Provisions
1. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns of investors of the
other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that
which it accords to investments and returns of investors of any third State.
2. Each Contracting Party shall in its tenitory accord to investors of the other Contracting Party, as
regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment, treatment which
is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investors of any third State.
I
- 4-
3. If a Contracting Party has accorded special advantages to investors of any third State by virtue of
agreements establishing customs unions, economic unions, monetary unions or similar institutions,
or on the basis of interim agreements leading to such unions or institutions and any international
agreements or arrangements related to taxation, that Contracting Party shall not be obliged to accord
such advantages to investors of the other Contracting Party.
4. If the Government of the Republic of Indonesia accords in the future after entering into force this
Agreement to investments and returns of investors of any third State or to investors of any third
State, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their investment,
treatment which it accords to its own investors or to investments and returns of its own investors, it
shall notify the Government of the Czech Republic of that event and the same treatment shall be
mutually accorded.
Article 4
Expropriation
1. Each Contracting Party shall not take any measures of expropriation, nationalization or any other
dispossession, having effect equivalent to nationalization or expropriation against the investments of
investors of the other Contracting Party except under the following conditions:
a) the measures are taken for public purpose and under due process of law;
b) the measures are not discriminatory;
c) the measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective
compensation. Such compensation shall amount to the fair market value without delay before the
measure of dispossession became public knowledge. Such market value shall be determined in
accordance with internationally acknowledged practices and methods or, where such market value
cannot be determined, it shall be reasonable amount as may be mutually agreed between the
Contracting Parties hereto, and it shall be freely transferable in a freely convertible currency from
the Contracting Party.
- 5 -
2. The legality of any expropriation and its procedures, the amount and the method of payment of
compensation shall be subject to review under due process of law by a judicial authority in
accordance with the laws and regulations in force of the expropriating Contracting Party, and the
principles set out in this Article.
3. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply where a Contracting Party
expropriates the assets of a company which is incorporated or constituted under the law in force in
any part of its own territory, and in which investors of the other Contracting Party own shares.
Article 5
Compensation for Losses
1. Investors of one Contracting Party whose investments in the territory of the other Contracting
Party suffer losses owing to war, armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection,
riot or other similar events, shall be accorded by the latter Contracting Party treatment, as regards
restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that which
the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any third State.
2. Without prejudice to paragraph 1 of this Article, investors of one Contracting Party who in any of
the events referred to in that paragraph suffer losses in the territory of the other Contracting Party
resulting from requisitioning or destruction of their property caused by actions undertaken by the
authorities of the latter Contracting Party, shall have the right to bring the case before the court to
obtain restitution or just and adequate compensation for the losses.
Article 6
Transfers
1. The Contracting Parties shall guarantee that the payments relating to an investment may be
transferred. The transfers shall be made in a freely convertible currency, without restriction or
delay. Such transfers include in particular though not exclusively:
- 6 -
a) profit, interest, dividends and other current income;
b) funds necessary
(i) for the acquisition of raw or auxiliary materials, semi-fabricated or :finished products, or
(ii) to replace capital assets in order to safeguard the continuity of an investment;
c) additional funds necessary for the development of an investment;
d) funds in repayment of loans;
e) royalties or fees;
f) earnings of natural persons;
g) the proceeds of sale or liquidation of the investment;
h) compensation for losses;
i) compensation for expropriation.
2. For the purpose of this Agreement, exchange rates shall be the prevailing market rates effective
for the current transaction at the date of transfer, unless other date agreed upon by the parties.
Article 7
Subrogation
1. If either Contracting Party or an agency designated by it makes payment to an investor under a
policy of insurance covering non-commercial risks, which it has accorded in respect of any
investment in the territoty of1he other Contracting Party, the latter Contracting Party shall recognize:
a) the assignment, whether under law or pursuant to a legal transaction, of any right or claim by that
investor to the former Contracting Party or its designated agency; and
b) that the former Contracting Party or its designated agency is entitled by virtue of subrogation to
exercise the rights and enforce the claims of such an investor.
- 7 -
2. The subrogated rights or claims shall not exceed the original rights or claims of the investor.
Article 8
Settlement of Investment Disputes between a Contracting Party and an Investor
1. Any disputes between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party
concerning an investment of the latter in the territoiy of that former, shall be settled amicably
through consultations and negotiations.
2. If such a dispute cannot be settled within a period of six months from the date of a written
notification by which either party requested amicable settlement, the dispute shall, at the request of
the investor concerned, be submitted either to:
a) the competent court of the Contracting Party concerned;
b) the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) having regard to the
applicable provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States
and Nationals of other States opened for signature at Washington D.C. on 18 March 1965;
or
c) an arbitrator or international ad hoc arbitral tribunal established under the Arbitration Rules of
the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The parties to the
dispute may agree in writing to modify these Rules. The arbitral awards shall be final and binding
on both parties to the dispute.
Article 9
Settlement of Disputes between the Contracting Parties
Concerning Interpretation and Application of the Agreement
1. Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this
Agreement shall, if possible, be settled through consultation or negotiation.
- 8 -
2. If the dispute cannot be thus settled within six months, it shall upon the request of either
Contracting Party, be submitted to an Arbitral Tribunal in accordance with the provisions of this
Article.
3. The Arbitral Tribunal shall be constituted for each individual case in the following way. Within
three months of the receipt of the request for arbitration, each Contracting Party shall appoint one
member of the Tnlmnal. These two members shall then select a national of a third State who on
approval of the two Contracting Parties shall be appointed Chairman of the Tribunal (hereinafter
referred to as the "Chairman"). The Chairman shall be appointed within two months from the date
of appointment of the other two members.
4. If within the periods specified in paragraph 3 of this Article the necessary appointments have not
been made, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make
the appointments. If he is a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented
from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointments. If
the Vice-President also happens to be a national of either Contracting Party or is prevented from
discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority
who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the appointments.
5. The Arbitral Tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decision shall be
binding. Each Contracting Party shall bear the cost of its own arbitrator and its representation in the
arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts
by both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal may, however, in its decision direct that a higher
proportion of costs shall be borne by one of the two Contracting Parties, and this award shall be
binding on both Contracting Parties. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.
Article 10
Applicability of this Agreement
This Agreement shall apply to investments made by investors of the Czech Republic in the territory
of the Republic of Indonesia admitted in accordance with the Law No. 1 of 1967 concerning
- 9 -
Foreign Inves1ment and any law amending or replacing it, and to the future inves1ments made by
investors of the Republic of Indonesia in the tenitocy of the Czech Republic and also to the
Indonesian inves1ments existing in the territory of the Czech Republic in accordance with the laws
applicable to inves1ments, which are valid on the date this Agreement entered into force.
Article 11
Application of other Provisions
If the provisions of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at
present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement
contain a regulation, whether general or specific, entitling investments by investors of the other
Contracting Party to a trea1ment more favourable than is provided for by the present Agreement,
such regulation shall, to the extent that it is more favourable, prevail over the present Agreement.
Article 12
Consultation and Amendment
1. Either Contracting Party may request that consultations be held on any matter concerning this
Agreement The other Party shall accord sympathetic consideration to the proposal and shall afford
adequate opportunity for such consultations.
2. This Agreement may be amended at any time, if deemed necessacy, by mutual consent.
Article 13
Entry into Force, Duration and Termination
1. The present Agreement shall enter into force on the date of the latter notification by any
Contracting Party of the accomplishment of its internal procedures of ratification.
- 10 -
2. This Agreement shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force
thereafter for another period of ten years and so forth unless denounced in writing by either
Contracting Party one year before its expiration.
3. fu respect of investments made prior to the date of termination of this Agreement becomes
effective, the provisions of Articles 1 to 12 of the present Agreement shall remain in force for a
further period of ten years from the date of termination of the present Agreement
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned duly authorized have signed this Agreement.
DONE in duplicate at
.f~~~..., this....~.f.~.day
of
$.~~~~~ ..,
1998 , in the
fudonesian, Czech and English languages. All texts are equally authentic. If there is any divergence
concerning interpretation, the English text shall prevail.
For the Government
For the Government
of the Republic of Indonesia
of the Czech Republic
Signed
Signed